padangmedia.com – PADANG – Sidang ijtima’ Majelis Ulama Indonesia di Padangpanjang pada 24 – 26 Januari 2009 salah satunya mengeluarkan fatwa soal vasektomi. Vasekotomi dinyatakan haram dalam pertemuan ulama seluruh Indonesia tersebut.

Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, kepada padangmedia.com, Selasa (27/1), menyatakan, vasektomi haram hukumnya. Tidak dikecualikan dalam kondisi terdesak atau apapun.

Alasan diharamkannya vasektomi menurutnya karena menghilangkan kemampuan reproduksi pria. Rekanalisasi dengan cara vasektomi tersebut tidak menjamin kembalinya kemampuan itu.

“Membuat diri menjadi mandul itu hukumnya haram. Karena itu, vasektomi itu hukumnya haram,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Sumbar menurut Kabag Humasnya, Elfa Zulmaini, BKKBN saat itu tentah membahas hal itu.

Vasektomi selama ini menjadi salah satu alat kontrasepsi yang dilakukan BKKBN untuk menekan angka kelahiran penduduk. Walaupun pernah terjadi pro kontra di tengah masyarakat, namun vasektomi tetap dilakukan. (rin)

SELAIN bermanfaat untuk mengatur jarak kelahiran anak demi keharmonisan keluarga, pemasangan alat kontrasepsi ternyata juga dapat mencegah penyakit kanker rahim dan payudara.

Seperti dikatakan Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor dr Biran Affandi, SpOG di majalah Tempo beberapa waktu yang lalu, selain dapat mencegah kehamilan, pemilihan alat kontrasepsi ternyata juga dapat mengurangi gejala perut kem¬bung, menghilangkan jerawat, dan memperbaiki suasana hati, menur¬
unkan berat badan dan mengontrol tekanan darah.
Terlebih kandungan dari alat kontrasepsi, terutama alat kontra¬sepsi berbentuk pil, sangat penting karena alat kontrasepsi tersebut yang mengandung drospirenon yang memiliki manfaat lebih.
Sehingga dapat mengurangi risiko kanker endometrium dan kanker indung telur.
Akhir Januari lalu, jurnal medis Lancet memuat hasil studi ter¬baru yang mengungkap pil kontrasepsi bisa mencegah 200 ribu kasus kanker indung telur dan 100 ribu kematian akibat penyakit ini, sejak pil ini diperkenalkan hampir setengah abad lalu.
Pada dekade mendatang, sekitar 30 ribu kasus baru kanker indung telur bisa dicegah tiap tahun berkat pil. Data tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap 45 studi di 21 negara yang melibatkan 23 ribu perempuan penderita kanker indung telur dan 87 ribu wanita sehat.
Akan tetapi, dia tidak menampik jika ada efek samping dari penggu¬naan alat kontrasepsi. Dikatakannya, semua alat kontrasepsi yang ada saat ini akan menimbulkan efek berupa kepala pusing dan lemas. Namun, dia menegaskan gejala itu hanya akan dialami pada bulan kedua setelah pemakaian. “Tak ada obat yang tidak memberi¬kan efek samping. Namun, keluhan itu lebih bersifat subyektif, jadi tiap-tiap orang bisa berbeda,” ucapnya.
Sebuah studi lain yang dimuat di Lancet mengungkapkan adanya riset tentang tingginya angka risiko kanker payudara dan serviks serta gangguan sistem pusat sentral di antara pengguna pil KB. Dahulu tahun 1960 sekitar 120 juta wanita di dunia menggunakan pil, 2.002 dan 80 juta di antaranya beresiko kanker payudara.
Namun, setelah diteliti rupanya risiko itu muncul karena dosis estrogen pada pil tersebut pada 1960-an dua kali lipat dibanding 1980-an. Itu berarti formulasi hormon pil KB tahun 1980 hingga sekarang lebih efektif mencegah penyakit kanker payudara
Dengan adanya pemahaman dari Guru besar fakultas Kedokteran UI tersebut hendaknya dapat mengubah presepsi atau animo masyarakat dalam memandang efek negatif dari alat kontrasepsi tersebut, seperti kegemukan dan kekurusan.
Sehingga dapat menekan permasalahan penyakit kanker di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, semenjak tahun 2002, ditemukan hampir 6,7-10,9 juta jiwa meninggal akibat menderita penyakit kanker.
Karena itu disetiap kesempatan Badan Koordinasi Keluarga Berenca¬na Nasional (BKKBN) Sumatra Barat berupaya menjalin bekerja sama dengan Yayasan kanker Indonesia (YKI) Sumatra Barat membahas deteksi dini kanker alat reproduksi dalam bentuk seminar sehari.
Seminar tersebut telah berlangsung Sabtu (26/4) lalu di aula fakultas kedokteran Universitas Andalas. Dalam seminar tersebut, BKKBN juga memberikan pelayanan IUD secara gratis kepada masyara¬kat.
Terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi dalam memasang alat kontrasepsi BKKBN Sumbar siap membantu dan memberikan supportnya betapa pentingnya menjaga kesehatan keluarga. Dengan demikian secara otomatis kaum ibu dan remaja bisa memahami pentingnya memakai alat kontrasepsi untuk mencegah penyakit kanker.
“Dalam momentum tersebut, kami juga memberikan pelayanan KB gratis kepada masyakat.”jelas PLH Kepala Badan Koordinasi Keluar¬ga Berencana Nasional Sumatra Barat, Drs., Sobban Asmuni.
Sementara itu, Ketua I Yayasan Kanker Indonesia, Dr., Sutjahjo Endardjo, MSc., ApPA (K), mengatakan, untuk menanggulangi penya¬kit kanker sangat diperlukan perilaku hidup bersih dan sehat.
“Pola hidup sehat dan bersih tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi makanan mengandung bahan pengawet dan merokok. Sebab, dengan merokok dapat mempersingkat umur,” katanya. Lenggogeni

TOKOH lintas agama bersinergi dengan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) mendukung program Keluarga Berencana. Pasalnya, program KB merupakan suatu keharusan sesuai anjuran dalam agama agar mewariskan generasi muda yang kuat dan tangguh. Demi terwujudnya generasi masa depan yang lebih baik dan berkualitas dibanding generasi sebelumnya.

Hal itu terbukti saat pertemuan silahturahmi tokoh lintas agama dan pers di Pontianak Kalimatan Barat, 21-24 April 2008 yang berlang¬sung alot dan sukses. Dalam pertemuan tersebut hadir lima tokoh agama, islam, Kristen Khatolik, budha, Hindu, Konghuchu dan 33 pengurus IPKB se Indonesia.
Pada kesempatan itu, BKKBN Sumatra Barat mengirim dua utusan, Elfa Zulmaini, S.E., M.Pd (Kasi Advokasi KIE BKKBN Sumbar sekali¬gus Wakil Ketua IPKB Sumbar) dan Arfen Drinata (Ketua IPKB Sum¬bar).
Dengan adanya kontribusi media massa dan pemuka agama dalam menyukseskan Program KB Nasional dapat memberikan sinergi revita¬lisasi KB yang diharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Harganas di Ambon beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini, media massa berperan mengenalkan maksud dan tujuan program kepada masyarakat luas. Sementara para pemuka agama memberikan landasan berupa hukum agama maupun fatwa, lalu menye¬barluaskannya kepada masing-masing umatnya.
Para wartawan media massa dan pemuka lintas agama memainkan perannya secara seiring dan berkesinambungan. Melalui media cetak dan media elektronika, para wartawan mengangkat isu-isu program KB Nasional. Tindakan itu dilakukan perubahan wawasan dan perila¬ku masyarakat sehingga program dapat diterima sebagai suatu kebutuhan.
Sedangkan para pemuka agama, melalui mimbarnya berusaha meyakin¬kan umatnya masing-masing bahwa program KB merupakan suatu kehar¬usan mewariskan generasi muda yang kuat dan tangguh. Sehingga dampak yang dihasilkan sangat luar biasa. Program KB membudaya di tengah-tengah masyarakat, karena secara nyata mampu menekan angka pertumbuhan penduduk Indonesia.
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Pusat, Dr., Sugiri Syarif MPA mengatakan, masyarakat tidak perlu meragukan landasan hukum keagamaan untuk program keluarga berencana. Karena pada pertemuan lintas agama yang dihadiri seluruh pimpinan organisasi keagamaan tingkat pusat yang digagas bersama BKKBN dan departemen agama tanggal 30 Januari 2008 di hotel Borobudur Jakarta telah disepakati secara hukum, KB tidak bertentangan dengan dengan hukum agama yang ada di Indonesia.
“Tapi persoalannnya adalah bagaimana kita semua meningkatkan frekuensi dan intensitas sosialisasi dan edukasi program KB kepada masyarakat melalui jalur-jalur keagamaan. Sosialisasi dan edukasi KB hendaknya disesuaikan dengan paham ajaran dan pelaksa¬nan masing masing agama,” tegasnya.
Dalam pemamarannya di hotel Orcardz jalan Gajah Mada Pontianak, tokoh agama islam, Cholil Nafis Lc Ma memaparkan, para ulama membolehkan keluarga berencana. Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa keluarga berencana yang dibolehkan syari’at adalah suatu pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan atas kesepakatan suami istri. Karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan pengaturan jarak keturunan. Sejauh pengertiannya adalah pengaturan keturunan, bukan pembatasan keturunan dalam arti pemandulan dan aborsi maka KB dilarang.
Hal senada juga diungkapkan tokoh agama khatolik, program KB sudah dibolehkan, dengan tujuan mewujudkan keluarga sejahtera. Karena itu, dibolehkan pengaturan jarak kelahiran anak, tapi pengatuahan tersebut harus menghormati dan memtaati moral khatolik.

Singkawang Surga Program KB
Salah satu bukti agama tidak menghalangi atau menghambat kesukse¬san program KB terlihat jelas, ketika Pengurus IPKB berkunjung ke Kota Singkawang Pontianak, melihat dari dekat keberhasilan program KB di kota itu.
Ternyata, alat kontrasepsi tidak hanya dipakai orang melayu tapi juga etnis tionghoa. Pantas kiranya, kita menyebutkan Singkawang surga bagi Program Keluarga Berencana.
Karena keberhasilan program keluarga berencana Tionghoa mele¬burkan stigma negatif yang menyatakan masyarakat etnis tionghoa enggan mengikuti program keluarga ternyata tidak benar. Faktanya justru sebaliknya, masyarakat tioghoa Singkawang yang jumlahnya mencapai 43 persen dari jumlah total penduduk sangat respon terhadap program KB.
Sebelumnya, memang tidak bisa dipungkiri pelaksanaan KB di ma¬syarakat etnis amoi di Kota Singkawang menghadapi kendala, seper¬ti kesulitan komunikasi antara petugas dan peserta, karena bahasa masyarakat masih banyak belum mengunakan bahasa Indonesia. Pola pikir sebagian besar masyarakat tionghoa setiap keluarga harus memiliki anak laki-laki untuk meneruskan keturunan. Kurangnya kapasitas KB untuk etnis tionghoa, belum dilaksanakan metode yang tepat untuk penyuluhan KB kepada etnis Tionghoa.
Namun, hambatan tersebut berhasil dihadapi pemerintah Kota Sing¬kawang. Dengan mengikutsertakan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) di dala memasyarakatkan program KB di kalangan etnis Tionghoa, melakukan pelatihan kepada kader etnis tionghoa, mem¬buat dan menyebarluaskan leaflet dengan dwibahasa (bahasa Indone¬sia dan bahasa tionghoa) dan memberikan motivasi kepada etnis Tionghoa yang telah mengikuti progra KB berupa penghargaan.
Dengan adanya kebijakan pemerintah kota setempat dan didukung majelis MABT Singkawang, program KB dapat diterima masyarakat Singkawang seutuhnya.
Saat ini, masyarakat Tionghoa Singkawang telah memiliki kelompok keluarga bina keluarga balita Khian Kong (sejahtera), kelompok KB pria siak fan po (sayang ibu), kelompok KB konsian him (Kontrasepsi dalam rahim), kelompok bina keluarga lansia khai lok (bahagia). Selain itu, juga telah mempunyai klinik KB (MABT) Kota Singkawang.
Berkat kerja sama yang kuat antara Pemerintah kota Singkawang dan masyarakat. Kota Amoi ini berhasil mendapat manggala Karya kenca¬na tahun 2007 waktu hari keluarga Nasional XVI di Ambon. Keberha¬silan tersebut karena Pemkot telah mendapatkaan 1000 orang akseptor. Lenggogeni

PADANG – Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, istilah banyak anak banyak rezeki sepertinya tidak lagi tepat diterapkan. Sebab, jika memiliki banyak anak, mungkin kebutuhan keluarga terutama si buah hati tidak bisa tidak terpenuhi.

Demi mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, di tahun 2008 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatra Barat gencar memberikan pelayanan KB gratis terhadap masyarakat, tapi diprioritaskan bagi keluarga miskin yang banyak anak. “Dalam memberikan penyuluhan pemasangan sekaligus manfaat mengunakan alat kontrasepsi, BKKBN Sumbar menjalin kerjasama dengan seluruh instansi pemerintahan, seperti kepolisian, Ikatan Bidan Indonesia, Dinas kesehatan, TNI Angkatan Darat, Korpri, Muhammadyah, Nahdatul Ulama (NU) dan departemen Agama,” ungkap PLH Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatra Barat, Sobban Asmuni. Selama bulan Januari hingga Juni 2008, BKKBN Sumbar telah mengadakan sejumlah kegiatan penyuluhan KB, seperti pada 22 Mei 2008, diadakan kerjasama dengan IBI Sumbar menggelar pencanangan bhakti IBI KB-Kes di GOR Singa Harau Kabupaten 50 kota serta menjalin kerja sama dengan Yayasan kanker Indonesia (YKI) Sumbar guna membahas deteksi dini kanker alat reproduksi, tanggal 26 April 2008 lalu, di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Selain itu, tanggal 21 juni mendatang BKKBN juga akan menggelar Bakti Sosial KB-Kes hut Bayangkhara ke-62 di Rumah sakit Kepolisian Jati Padang, Sumatra Barat. Setelah itu rencananya, BKKBN Sumbar juga melaksanakan kegiatan KB-Kes TMKK dan jambore serta penyambutan Harganas di bulan Juli mendatang. Pada setiap pelaksanaan kegiatan itu, BKKBN Sumbar selalu memberikan pelayanan alat kontrasepsi gratis (mobil pelayanan) dan penyuluhan arti pentingnya mengunakan KB. Salah satu penyuluhan itu dilakukan dengan cara menonton film KB yang diputar dengan mobil penerangan BKKBN Sumbar. Sehingga, selama bulan akhir April lalu BKKBN telah berhasil mencapai 26 persen peserta KB baru dari yang ditargetkan BKKBN Pusat sebanyak 123.000 aseptor. Semua peserta KB itu mengunakan alat kontrasepsi berupa, IUD, implant, kondom, Pil dan Tubektomi dan vasektomi. Khusus untuk jumlah peserta KB pria (Vasektomi) telah mencapai 50 orang aseptor atau 60 persen dari target 80 orang aseptor KB Pria. Sobban menilai, meningkatnya jumlah peserta KB vasektomi karena kesadaran kaum pria memasang alat kontrasepsi vasektomi di Sumatra Barat telah mulai tampak. “Selain itu, Pemasangan alat kontrasepsi Vaksektomi lagi ‘in’ (populer) bagi kaum bapak. Demi menjaga keharmonisan keluarga sekaligus mengatur jarak anak,” jelasnya. Lenggogeni

PADANG – Tidak mau kalah dengan penulis Keluarga Berencana yang membentuk wadah IPKB, Penyuluh KB di Sumatra Barat juga membentuk wadah dengan nama IPeKB, Kamis (10/4).
Pembentukan organisasi tersebut merupakan kelanjutan dari musyawarah IPeKB nasional yang dilaksanakan pada 17 hingga 21 Februari 2008 di Jakarta.
Menurut Kasi Advokasi KIE, BKKBN Sumbar, Elfa Zulmaini, SE., MPd, pembentukan IPeKB bertujuan untuk memperkuat sekaligus menyatukan penyuluh KB, pengelola KB, individu dan kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama baik untuk membentuk keluarga kecil bahagia.
Pada tahun 2008, terdapat 8 kontra kinerja yang harus diselesai¬kan masing-masing PKB. Mereka harus mampu menarik sebanyak 123.000 peserta KB baru, 4.900 peserta KB baru pria, 226 Kelompok Reproduksi Remaja, 36.026 keluarga balita anggota BKB aktif, 4.400 remaja anggota BKR aktif, 1.408 kelompok UPPKS (usaha) yang terdaftar pada data basis, 26.622 kelompok pra sejahtera dan KS I anggota UPPKS yang aktif berusaha.
Terpilih sebagai Ketua Umum IPeKB Sumbar, Lainis S.Sos (PKB kab 50 Kota), Ketua I, Drs Adli Mulyadi (PKB Kab Padang Pariaman), Ketua II Efrinovi, S.Kom (PKB kota Payakumbuh), Sekre¬taris Umum Drs., Yosef Oktobaren (PKB kota Padang), Sekretaris I Alfiandi (PKB kab Agam), sekretaris II Dra., Husnawati (PKB Kota Padang), Bendahara Umum Zulmaida (PKB kab Tanah Datar), Bendahara I Iman Mahturi (PKB Damasraya), Bendahara II Jamalius (PKB Kab Padang Pariaman). Lenggo

“Ondeh, dak talok dek awak melahirkan banyak anak doh” (tidak sanggup saya melahirkan banyak anak), begitu Upik, seorang wanita berusia sekitar 40-an saat ditanya kenapa ia mengikuti program Keluarga berencana.

Siang itu, Upik datang dengan pakaian menarik dengan kondisi tubuh terawat. Dia mengantri duduk di kursi depan kantor Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang dijadikan sebagai pusat pelayanan KB untuk kawasan Kabupaten dan Kota Pariaman. Dengan sabar dia menunggu namanya dipanggil untuk memasang alat kontrasepsi.
Tak beberapa kemudian namanya dipanggil. Dengan bergegas dia masuk ruangan untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi.
“Saya sudah memasang alat kontrasepsi sejenis suntik selama sepuluh tahun. Namun kali ini saya mencoba memakai implant,” jelasnya dengan polos usai mendapat pelayanan.
Dahulu, suaminya sempat melarang Upik memasang alat kontrasepsi. Karena, sang suami mempunyai keinginan memiliki anak laki-laki. Namun, ibu dua anak ini tetap memasangnya secara diam-diam dan tersembunyi. Dengan alasan, kondisinya tidak sanggup melahirkan anak lagi.
“Sudah cukup dua anak perempuan bagi saya. Saya ingin membesarkan keduanya dengan penuh kasih sayang dan saya bertekad untuk menyekolahkan keduanya hingga perguruan tinggi,” ungkapnya.
Menurutnya, pada zaman sekarang ini biaya untuk sekolah cukup mahal. Jika dia memiliki banyak anak tentu dia tidak mampu mem¬biayai anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Apalagi dengan penghasilan suami sebagai wiras¬wata yang harus bekerja keras dalam memperoleh penghasilan yang cukup besar.
Tak beberapa lama dia teringat kembali ketika sang suami melar¬angnya untuk memasang alat kontrasepsi. Akan tetapi larangan itu berhasil dimusnahkannya. Dengan menyakinkan suaminya, bahwa efek positif jika dia memasang KB.
“Saya menjelaskan kepada sang suami. Bahwa kebutuhan hidup dari tahun ke tahun terus meningkat. Jika kita memiliki anak banyak, tentu kita susah untuk membesarkan dan memberikannya pendidikan dan kehidupan yang layak. Jadi cukup kita memiliki dua anak saja. Apapun jenis kelaminya, itu sama saya,” katanya membeberkan rahasia jika kaum ibu berkeinginan menyakinkan suami yang melarang memasang alat kontrasepsi.
Akhirnya, suami Upik tersebut mendorongnya untuk terus memakai alat kontrasepsi hingga sekarang.
Tidak hanya Upik yang memiliki keinginan kuat untuk membatasi jumlah anak, Eni Sukartini juga berniat memasang alat kontrasepsi. Dengan memboyong anak yang masih balita. Dia masuk ruangan tempat pemasangan alat kontrasepsi.
“Kali ini saya mencoba memasang alat kontrasepsi jenis implant. Pasalnya, saya ingin membatasi jarak anak,” terangnya.
Salah satu alasan dia memakai alat kontrasepsi, karena di usianya yang 33 tahun, Eni Sukartini telah memiliki anak tiga. Sehingga dia takut jika dia akan memiliki anak lebih dari lima orang, karena itu dengan cepat terus mengunakan alat kontrasepsi.
“Awalnya saya memakai alat kontrasepsi jenis suntik dan spiral. Tapi, tetap aja memperoleh anak. Kali ini saya mencoba mengunakan alat kontrasepsi jenis implant,” tambahnya. Lenggogeni

Mencegah baby boom jilid II, maka peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) jelas cukup banyak dibutuhkan. Sayangnya, pasca otonomi daerah setiap kabupaten/kota di Sumatra Barat jumlah PKB dan PLKB masih minim.
Berdasarkan data di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Sumatra Barat, saat ini jumlah petugas lapangan yang ada berjumlah 500 orang petugas. Sementara sebelum otonomi jumlahnya sekitar 700 petugas.
“Karena itu, untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat masih dibutuhkan lebih kurang 300 petugas lapangan lagi,” jelas Kasi Advokasi KIE, BKKBN Sumbar, Elfa Zulmaini, S.E., M.Pd, awal April 2008.
Seperti contoh jumlah PKB/PLKB di Kota Pariaman sebanyak 5 orang dan PLKB Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 68 orang.
Terkait dengan kinerja program KB di kawasan Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana setempat, Gusnawati mengatakan, program KB sukses karena adanya kerja sama antara penyuluh dan masyara¬kat.
“Untuk menggenjot PKB dan PLKB dalam melakukan penyuluhan dilapan¬gan, kami berusaha memberikan reward (penghargaan) kepada mereka yang telah berhasil membawa akseptor baru,” terangnya.
Tampaknya, dukungan untuk mencapai keluarga sejahtera diberikan BKKBN Sumbar kepada PKB dan PLKB di setiap kawasan di daerah ini. “Pemerintah juga telah menyediakan dana pendukung bagi PLKB baru sebesar Rp50 ribu untuk setiap desa. Dana itu diberikan empat kali dalam setahun,” papar Kabid KBKR, Nofrijal mewakili kepala BKKBN Sumbar, Dipa Muhadi, S.E.
Di samping itu, setiap daerah kabupaten/kota juga menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Saat ini,untuk penyuluhan program KB di tahun 2008, Kota Paria¬man memperoleh dana sebanyak Rp1,5 miliar, termasuk di dalamnya, sekitar Rp500 juta berasal dari DAK.” terang Walikota Pariaman, Ir. H. Mahyuddin.
Dana tersebut juga dicairkan kepada setiap kecamatan dengan menyediakan satu unit sepeda motor, guna mempermudah PKB dan PLKB ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia mengharapkan agar ini juga diterap oleh kabupaten kota yang lain di Sumatra Barat.Lenggogeni

PADANG – Program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi bergaung kuat seperti dulu. Di zaman dahulu, ikon ‘dua anak cukup’ bisa begitu melekat sampai ke masyarakat di desa-desa. Tapi, sekarang jangankan gaungnya, komitmen pemerintah daerah saja masih banyak dipertanyakan kalau berkenaan dengan KB.

Melemahnya gaung program KB belakangan ini bisa jadi disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya kurangnya sosialisasi, pendanaan serta menyusutnya jumlah kader KB di daerah-daerah.
Seperti diungkapkan Sekretaris BKKBN Sumbar, Irawati, saat silaturrahmi pimpinan media cetak dan elektronik bersama sejumlah pejabat di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Sumbar, Rabu (16/4) di Taman Sari Restoran, Padang.
Melemahnya program KB belakangan ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi program KB di daerah-daerah. Bila pada zaman orde baru di setiap daerah, sampai ke pelosok terpasang informasi Lingkaran Biru KB, pada masa sekarang barangkali cuma tersisa di beberapa tempat.
“Dulu, kita bisa lihat, begitu memasuki pelosok daerah, ada tuli¬san-tulisan yang mengkampanyekan KB. Bahkan anak kecilpun tahu menyebut KB. Selain itu, petugas lapangan KB atau kader KB sema¬kin berkurang, “ungkap Irawati.
Hal itu dibenarkan oleh Kabid KBKR BKKBN Sumbar, Nofrijal, jika dulu jumlah PLKB mencapai 700 orang, sekarang hanya ada sekitar 300 orang. Itu pun tenaga potensialnya sudah direkrut oleh lembaga lain.
PLKB kita jauh menyusut. Mereka yang potensial sudah direkrut untuk menjadi camat di kecamatan atau aparat di kenagarian. Sementara pengkaderan atau mencari kader lainnya mengalami kesu¬litan, ucap Nofrijal.
Ditambahkannya, selain tenaga, pendanaan juga dinilainya kurang memadai. Meski sudah dianggarkan melalui APBN, APBD dan DAK, tetapi belum memadai dibanding dana yang dianggarkan pemerintah untuk dunia pendidikan dan kesehatan.
Apalagi, dulu bahkan ada dana bantuan luar negeri yang jumlahnya cukup besar untuk sosialisasi KB. Sekarang, karena KB dianggap sudah bagus di Indonesia, pihak luar negeri tidak memberikan bantuan lagi untuk program ini.
Etna Estelita, Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menilai perlunya program KB direvitalisasi. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali IPKB yang sudah mati suri sejak tahun 1985 lalu. Diharapkan melalui penulis dan jurna¬lis, program KB lebih tersosialisasi dengan baik sehingga tingkat kelahiran dapat diantisipasi. Lenggo

Untuk lebih mensukseskan program Keluarga Berencana di Sumatra Barat melalui penulisan, dibentuk Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), Rabu (16/4) lalu.
Terpilih sebagai ketua IPKB Sumbar periode 2008-2013, Arfen Drinata (dari PKBI yang juga juara I lomba penulisan kesehatan reproduksi remaja tahun 2007). Sementara, anggota lainnya dari terdiri dari gabungan jurnalis serta staf BKKBN sendiri.

Ke depan, IPKB Sumbar akan lebih berkonsentrasi pada upaya revitalisasi KB dan mengambil peran proaktif dalam upaya memaksimalkan eksistensinya sebagai salah satu mitra yang strategis di BKKBN. Karena itu, IPKB akan memaksimalkan komunika¬si internal dan antar organisasi sekaligus mengembangkan promosi organisasi secara luas. Programmnya itu lebih diarahkan kepada upaya pencitraan dan penciptaan opini tentang keberadaan dan peran organisasi yang pro-KB.
Pembentukan IPKB tersebut menurut Sekretaris Badan Koordinasi Keluarga Beren¬cana Provinsi Sumatra Barat, Irawati, SH., MH., dilatarbelakangi menurunnya kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) atau masyarakat dalam memasang alat kontrasepsi. Kemunduran program keluarga berencana itu telah berlangsung semenjak tahun 1985 hingga sekarang.
Penyebab kemunduran program KB menurut Irawati yang didampingi oleh kepala-kepala bidang di lingkungan BKKBN Sumbar, Nofrijal, Esna¬lita, Yendrizal Busmar Edisaf dan Kasi Advokasi KIE, BKKBN Sum¬bar, Elfa Zulmaini, S.E., M.Pd, disebabkan kurangnya tenaga penyuluh pelayanan di lapangan. Akibatnya, masyarakat banyak yang tidak mengetahui keun¬tungan mengunakan alat kontrasepsi bagi kesejahteraan keluarga.
Berdasarkan data di BKKBN Sumbar, saat ini keseluruhan petugas lapangan yang ada berjumlah 394 petugas. Sementara sebelum otono¬mi jumlahnya sekitar 743 petugas.
“Karena itu, untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat masih dibutuhkan lebih kurang 300 petugas lapangan lagi,” jelas Kasi Advokasi KIE, BKKBN Sumbar, Elfa Zulmaini, S.E., M.Pd.
Tahun 2008 ini, BKKBN Sumbar memberdayakan para tenaga penyuluh terse¬but dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan orientasi. Disamping itu, dilakukan juga inovasi dalam metode pelayanan yakni dengan menjalin kerja sama dengan tenaga dokter dan bidan dalam hal pemasangan alat kontrasepsi serta kerja sama dengan para jurnalis dalam hal sosialisasi dan advokasi pada masyarakat.
Terkait persoalan dana untuk pelayanan program KB, pemerintah telah mempriotaskannya dalam APBN. Selain itu, untuk pelaksanaan penyuluhan pelayanan program KB sudah cukup banyak. Dana penyulu¬han tersebut berasal dari APBN, APBD dan Dana Aloka¬si Khusus (DAK).
Pembentukan IPKB Sumbar kata Ketua Panitia Etna Estalita, juga bertujuan untuk membangunan dan mempertahankan kemitraan dengan media massa. Sehingga dapat membantu mempengaru¬hi opini publik. Mempertahankan atau menghalangi persepsi publik terhadap mitos ‘banyak anak banyak rezeki’.
Dengan terbentuknya IPKB Sumbar, Kabid Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Sumbar, Nofrijal mengharap¬kan supaya program keluarga berencana bisa mencapai target. Pada tahun 2008, BKKBN Pusat menargetkan Sumbar bisa mencapai 123.000 akseptor KB.
“Hingga saat, BKKBN Sumbar telah mencapai 16 persen dari target tersebut,” tambahnya.

Sejarah IPKB
Sebenarnya, kerjasama antara BKKBN dengan media massa juga telah terjalin semenjak dicanangkannya Program KB Nasional pada 1970-an. Diikuti lahirnya Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) pada 20 Mei 1973, sehingga peran wartawan dan penulis lebih ditingkatkan. Sayangnya, seiring perkembangan zaman di tahun 1985, IPKB seakan hilang ditelan bumi alias mati suri dan tidak terlihat lagi gaungnya.
IPKB didirikan sekumpulan wartawan pemerhati masalah kependudukan dan KB. Antara lain, almarhum Susilo Murti wartawan Kantor Berita Nasional Indonesia (KNI), almarhum H Ngatidjo MW wartawan Beri¬tayudha dan almarhum Mas Tjik Hasanudin wartawan Harian Umum Pelita. Selain meliput kegiatan dalam dan luar negeri, pelatihan penulisan bagi wartawan. IPKB juga telah menerbitkan sekitar 27 buku antara lain, Senyum Untuk Semua yang menulis 25 tahun perja¬lanan KB, buku Penduduk Indonesia ke 200 juta dalam dua bahasa Inggris dan Indonesia, profil Haryono Suyono, profil tokoh-tokoh teladan KB dan profil institusi masyarakat pemerhati KB dan masalah kependudukan.
Untuk menggelorakan kembali semangat arus pemberitaan soal KB di media cetak maupun elektronik, IPKB kemudian menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dari tanggal 28-30 Mei 2007 di Jakarta. Digelarnya Munaslub, karena nyaris selama hampir 11 tahun baru kembali digelar Munas IV IPKB.
Pada tahun 2007 lalu, IPKB pusat membentuk munas IV di Jakarta. Terbentuk sebagai pengurus pusat IPKB periode 2007 2012 Ketua Umum Bambang Sadono, SH, MH, Ketua I Bidang Program Drs Ipin ZA Husni, MPA, Ketua II Bidang Organisasi Yatim Kelana dan Ketua III Bidang Komunikasi dan promosi Organisasi Drs Addy Susilobudi, Sekretaris Jenderal Heru Subroto dan Wakil Bendahara Sancoyo Rahardjo. Organisasi juga dilengkapi korwil-korwil untuk sewi¬layah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali dan Korwil NTB, NTT, Maluka, Maluku.
Setelah hasil munas IV di Jakarta tersebut, BKKBN seluruh provin¬si di Indonesia kembali bertekad untuk mengaktifkan kembali IPKB, karena dapat memberikan dampak positif dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Pembentukan tersebut mengingat pentingnya peranan penulis yang mempunyai kepedulian terhadap KB dan kepen¬dudukan, serta seiring pula dengan revitalisasi Program KB Na¬sional, peran dan komitmennya juga perlu disesuaikan dengan perkembangan program kini dan ke depan. Lenggo