Tidak terkategori

IPKB Diharapkan Ikut Kampanyekan Program KKBPK

Posted on Maret 21, 2016. Filed under: Tidak terkategori |

PADANG – Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Sumatera Barat akan kembali diaktifkan. Terakhir, kepengurusan IPKB Sumbar dibentuk tahun 2011 lalu. Beberapa program kegiatan berhasil dilakukan, seperti menerbitkan Majalah Keluarga Paduka.

Namun, selama beberapa waktu, kepengurusan IPKB Sumbar mengalami kevakuman. Saat ini, BKKBN Sumbar berencana kembali mengaktifkan kepengurusan IPKB periode 2015-2020.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Barat, H.Nofrijal, MA saat konsolidasi kepengurusan IPKB Sumbar, Senin (14/3) di Padang berharap, IPKB dapat membantu mengkampanyekan program-program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Wadah IPKB, katanya, bisa menjadi tempat diskusi dan memberi masukan bagi BKKBN.

“Banyak program-program KKBPK yang bisa ditulis oleh para penulis atau jurnalis yang tergabung di IPKB. Seperti GenRe atau Generasi Berencana, Kampung KB, dan lain-lain,” kata Nofrijal didampingi Sekretaris, Mardalena Wati Yulia MSi, Kabid Advokasi KIE, Imran SE, Kabid Latbang, Gusrizal SE, Kabid KB KR, Etna Estelita dan Kabid KSPK , Elfa Zulmaini MPd,

Gusriyono Ketua IPKB
Dalam konsolidasi kemarin, Gusriyono dari inioke.com ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua IPKB Sumbar periode 2015-2020. Sementara sebagai Sekretaris Andika dari klikpositif.com dan Rina dari Harian Haluan. Gusriyono mengatakan dalam waktu dekat akan membentuk pengurus lengkap sekaligus konsolidasi untuk program-program kerja yang akan dilakukan. (rin/padangmedia.com)

Iklan
Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

BKKBN Galakkan Program Melalui Kampung KB

Posted on Maret 21, 2016. Filed under: Tidak terkategori |

bkkbn

PADANG – Pertumbuhan penduduk Indonesia masih mengkhawatirkan dan diperkirakan akan terus naik. Pada tahun 2050, penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 330 juta, masih menjadi negara ke enam dengan penduduk terbesar di dunia. Padahal, penduduk yang banyak dan tak terkendali berimplikasi pada banyak hal, seperti kerawanan pangan, kemiskinan, konflik sosial, kelangkaan sumber daya dan lain-lain.

Oleh karena itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat ini berupaya menggalakkan program kependudukan dan KB dari berbagai lini. Salah satunya melalui pembentukan Kampung Keluarga Berencana. Kampung KB sekaligus merupakan pelaksanaan nawacita pembangunan yang diusung Presiden RI, Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan pembentukan SDM yang berkualitas.

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, H.Nofrijal, MA, di Sumatera Barat saat ini baru ada dua Kampung KB, yakni Kota Padang (di Parupuk Tabing, red) dan Limapuluh Kota. Dalam waktu dekat akan diresmikan beberapa lagi, seperti di Pariaman, Payakumbuh dan Pasaman Barat. Sementara di nasional sudah lebih dari seratus Kampung KB yang diresmikan. Lokasi pertama Kampung KB yang dilaunching Januari 2016 adalah di Cirebon, Jawa Barat. Ke depan ditargetkan setiap kecamatan memiliki Kampung KB.

Dikatakan Nofrijal, wilayah yang ditetapkan sebagai kampung KB adalah wilayah setingkat jorong/dusun/RW dengan ciri-ciri padat penduduk dengan angka kebutuhan KB yang tidak terlayani dan pemakaian kontrasepsi yang tinggi.

“Selain itu, pemukiman kumuh, padat, pantai, bantaran kereta api, aliran sungai dan wilayah miskin. Juga wilayah terpencil, perbatasan, tertinggal, serta wilayah dengan potensi pariwisata, industri, sejarah dan wilayah sebagai realokasi bencana dan transmigrasi,” ujar Nofrijal didampingi sejumlah pejabat BKKBN Sumbar lainnya saat konsolidasi pengurus IPKB (Ikatan Penulis Keluarga Berencana) Sumbar di Padang, Senin (14/3).

Di antara program aksi yang dilaksanakan di Kampung KB adalah pemberian informasi yang benar terhadap kesehatan reproduksi bagi setiap remaja usia 10 sampai 24 tahun, setiap ibu hamil mendapatkan asupan gizi seimbang dan pemeriksaan kehamilan; informasi tentang kontrasepsi; melahirkan di fasilitas kesehatan modern; memberikan ASI eksklusif selama enam bulan dan mendorong menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Selain itu, Balita diharapkan mendapatkan imunisasi lengkap di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya, mendorong jarak kehamilan ideal 4 sampai lima tahun dan lain-lain.

Namun yang paling penting, kata Nof, adalah membangun sikap awal dan komitmen tokoh masyarakat terhadap pentingnya program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. (rin/padangmedia.com)

Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

AKI Melahirkan Masih Mengkhawatirkan

Posted on Januari 14, 2010. Filed under: Tidak terkategori | Tag: |

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih mengkhawatirkan. Buktinya, jika dilihat dari Human Development Indeks (HDI), Indonesia masih ketinggalan, yakni peringkat 112 dari 177 negara.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat, Muhammad Yamin Waisale, AKI melahirkan dan bayi di Indonesia masih tinggi. Dibandingkan negara tetangga, Malaysia, AKInya 47/100.000 kelahiran hidup dan Srilangka 150/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Indonesia, 307/100.000 kelahiran hidup.

Begitu juga Angka Kematian Bayi (AKB)nya, menurut catatan SDKI tahun 2007 mencapai 35/1.000 kelahiran hidup.

Khusus untuk Sumbar, AKInya adalah 230/100.000 kelahiran hidup. Sementara, AKBnya 30/1.000 kelahiran hidup.

Kondisi itu, kata Waisale usai membuka sosialisasi kelangsungan hidup ibu bayi dan balita bagi pasangan usia subur di Nagari Sungai Naning Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar, 10 November 2009, disebabkan karena letak daerah di Indonesia yang banyak pelosok dan terisolir. Sehingga, daerah tersebut kurang dijangkau.

Sebanyak 85 persen dari kematian ibu dapat ditekan asalkan masyarakat tahu dan mau berperan serta mengupayakan keselamatan. Usaha yang harus dilakukan dengan cara bekerja keras, terpadu, terintegrasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun tokoh masyarakat, terutama yang peduli terhadap keselamatan ibu melahirkan.

Selain itu, perlu dilakukan advokasi KIE ke semua elemen masyarakat agar berperan aktif dalam keselamatan ibu melahirkan. Dengan cara melakukan pemetaan jangkauan sosialisasi hingga ke pelosok nagari. Kembangkan desa siaga tahun 2010, meningkatkan pembinaan dan kapasitas serta frekuensi pembinaan kader. (Lenggogeni)

Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

Persalinan dengan Dukun Masih Tinggi di Agam

Posted on Januari 14, 2010. Filed under: Tidak terkategori | Tag: |

Di Kabupaten Agam Sumatera Barat, tingkat persalinan dengan menggunakan jasa dukun beranak masih tinggi. Dari data Dinas Kesehatan setempat, persalinan yang memanfaatkan dukun mencapai 54 persen. Sementara, yang ditolong bidan 40 persen dan dokter 3,2 persen.

Pemerintah Kabupaten Agam berupaya agar persalinan dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Salah satunya melalui program Gerakan Sayang Ibu (GSI). Dikatakan Bupati Agam, Aristo Munandar saat pelaksanaan program GSI, 26 November 2008 lalu, selama ini tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) selain disebabkan oleh faktor keterlambatan pertolongan karena tiga hambatan, seperti geografis, ekonomis dan sosiokultural, juga karena persalinan sebagian besar masih ditolong oleh dukun.

GSI merupakan program yang dilaksanakan oleh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup perempuan. Terutama mempercepat penurunan AKI dan bayi demi pembangunan sumber daya manusia.

Program GSI di kabupaten itu dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu, Kecamatan Sayang Ibu yang melaksanakan pendataan ibu hamil, kegiatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE), menyediakan pondok sayang ibu, menggalang dana bersalin dan donor darah, menyediakan ambulance desa, menyelenggarakan forum pertemuan secara teratur dan menyiapkan suami siaga.

Kedua, Puskesmas Sayang Ibu, melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, konseling istri dan suami, pelayanan persalinan yang aman, perawatan ibu dalam masa nifas dan ambulance siaga.

Ketiga, Nagari GSI, melaksanakan kesepakatan ibu hamil dengan petugas kesehatan, memotivasi kepedulian masyarakat dalam GSI melalui Dana Sosial, Tabungan Ibu Hamil, kelompok bordir, rekening listrik, tabungan perantau, rumah singgah, himbauan-himbauan dari nagari dan KAN serta penyuluhan kepada masyarakat melalui seni randai.

Untuk menekan AKI, juga diperkenalkan 3 T dan 4 Ter. 3 T yaitu, terlambat mengenal tanda bahaya, terlambat dalam mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat dalam menerima pelayanan kesehatan yang prima. Sedangkan 4 Ter yaitu, terlalu muda untuk menikah, terlalu sering hamil, terlalu banyak melahirkan dan terlalu tua hamil. (sumber, Harian Singgalang, 5 Desember 2008)

Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

Pertumbuhan Penduduk di Sumbar Mengkhawatirkan

Posted on Januari 14, 2010. Filed under: Tidak terkategori | Tag: |

Sumatera Barat merupakan penyumbang nomor lima pertambahan penduduk di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Setiap tahun Wanita Usia Subur (WUS) berpotensi memiliki tiga hingga empat anak. Dari data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2003, Total Fertility Rate (TFR) masih 3,2. Tapi, pada tahun 2007, TFR malah naik menjadi 3,4. Padahal, TFR yang ingin dicapai pada akhir RPJM 2004-2009 di Sumbar adalah 2,8. Bila tidak ada intervensi pemerintah, maka dikhawatirkan akan terjadi baby boom.

Dampak ke depannya, bila pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup, akan menyebabkan naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Salah satu cara untuk mengatasi hal itu, kata Kepala BKKBN Sumbar, Muhammad Yamin Waisale, adalah dengan merevitalisasi program KB, menggeliatkan kembali pemasangan dengan Metode Kontrasepsi Jangka Pajang. Jenis alat kontrasepsi yang efektif dipakai dalam waktu lama adalah IUD, implant, Medis Operasi Pria dan Medis Operasi Wanita. Semuanya ditujukan bagi pasangan usia muda.

BKKBN Sumbar berusaha mengembalikan konsep Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera telah menjadi trade mark program KB di masanya. Tahun 2009 ini, BKKBN Pusat menargetkan pencapaian program KB di Sumbar sebanyak 130 ribu akseptor selama 2009. di antaranya dengan jumlah pemasangan IUD sebanyak 7.500 akseptor, vasektomi 200 akseptor, implant 24 ribu dan MOW 1.500 akseptor. (Lenggogeni)

Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

2015, Penduduk Indonesia Diprediksi Capai 255,5 Juta

Posted on Januari 14, 2010. Filed under: Tidak terkategori | Tag: |

Bila program Keluarga Berencana (KB) mengalami stagnansi, penduduk Indonesia akan terus bertambah hingga mencapai 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Kondisi itu akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 13,5 persen.

Deputi Bidang Informasi Keluarga Pemandu Kebijakan, Drs.Bahari Harahap saat Rakerda BKKBN Sumbar di Hotel Bumi Minang, 12 Maret 2009 lalu mengatakan, hal itu membuat tantangan program KB semakin berat ke depan. Karena, bila program KB ditingkatkan, akan terjadi penghematan sekitar 8 persen.

Berdasarkan analisis cost benefit program KB yang dilakukan oleh pakar, program KB sampai saat ini telah berhasil mencegah kelahiran sekitar 100 juta jiwa dan mempunyai manfaat besar bagi bangsa, misalnya mengatasi masalah kependudukan, menurunkan Angka Kematian Ibu melahirkan dan dapat menghemat pengeluaran pemerintah. (Lenggogeni)

Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

2010, BKKBN Luncurkan 1 Juta Kondom Perempuan

Posted on Januari 5, 2010. Filed under: Tidak terkategori |

Pada tahun 2010, BKKBN bakal meluncurkan 1 juta kondom perempuan untuk didistribusikan secara gratis kepada populasi beresiko tertular penyakit menular seksual.

“Untuk meredam laju penularan penyakit HIV/AIDS, untuk tahun 2010 kita uji coba distribusikan 1 juta kondom perempuan terlebih dahulu. Kalau penyerapannya bagus, secara teknis bisa kita tambah lagi,” kata Kepala BKKBN pusat, Sugiri Syarief.

Proses pembagiannya menurut Sugiri tidak secara langsung oleh pemerintah, tapi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati masalah HIV/AIDS. Kebijakan tersebut merupakan respon dari permintaan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Nafsiah Mboi kepada BKKBN untuk berpartisipasi menurunkan penyebaran HIV/AIDS yang trennya kini beralih ke perilaku seksual.

Permohonan tersebut didasari atas rendahnya penggunaan alkon, khususnya pada pria di kalangan beresiko. Depkes menyatakan, per 30 September 2009, dari 18.442 kasus HIV/AIDS di Indonesia yang terdata, cara penularan HIV secara kumulatif masih didominasi oleh hubungan seksual, yaitu 49,7 persen melalui hubungan seksual heterogen dan 3-4 persen hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki. Sedangkan sisanya, 40,7 persen ditularkan melalui jarum suntik.

Mengenai penyebaran HIV, menurut Nafsiah, memang masih terkonsentrasi pada populasi kuncu, yaitu pekerja seks, pelanggan pekerja seks, laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki, waria serta pengguna jarum suntik.

“Ini berkat sosialisasi yang tinggi di kalangan penasun. Berbeda dengan sosialisasi kondom yang banyak mendapat resistensi di masyarakat,” ujar Nafsiah menjelaskan. Padahal, jika 80 persen dari 7 juta hingga 9 juta laki-laki pembeli seks patuh memakai kondom, Indonesia bakal selamat dari sebaran penyakit HIV/AIDS.

Sugiri berpendapat, penggunaan kondom memang masih perlu digalakkan karena memiliki fungsi ganda, yaitu mencegah penyebaran HIV dan kehamilan yang tak terencana. Per September 2009, jumlah pengguna kondom untuk peserta baru KB hanya mencapai 58.757.

Angka itu berada di nomor tiga setelah KB suntik sebanyak 302.459 dan pil 186.439. tingginya angka aborsi pada generasi muda yang belum menikah juga menunjukkan bahwa terjadi hubungan seks beresiko di antara mereka. (Lenggogeni dari berbagai sumber)

Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

AKI dan AKB Menurun, Apa Iya?

Posted on Januari 4, 2010. Filed under: Tidak terkategori | Tag: |

Dari laporan akhir tahun Dinas Kesehatan Sumatera Barat tanggal 30 Desember 2009 di Harian Singgalang, pembangunan bidang kesehatan selama beberapa tahun terakhir dikatakan meningkat.

Hal itu dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2006, 36 per 100.000 kelahiran hidup yang turun menjadi 34 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Kemudian, pada tahun 2008 turun lagi menjadi 30 per 100.000 kelahiran hidup.

Sementara, Angka Kematian Ibu (AKI) menurut estimasi Badan Pusat Statistik Sumbar mengalami penurunan dari tahun 2006, 230 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 229 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Tahun 2007 turun lagi menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Tapi, apakah angka-angka itu memang benar-benar riil atau tidak, hanya Dinas Kesehatan saja yang tahu. Karena, sejauh ini belum ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkhususkan pada persoalan kesehatan di Sumbar. Sehingga, tidak ada pengontrol dan pengkritisi kebijakan serta perbandingan angka-angka yang disuguhkan pemerintah daerah.

Bukan tanpa alasan saya mempertanyakan angka-angka itu. Soalnya, sewaktu anak pertama kami dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Padang, selama 23 hari di rumah sakit saja, ada 13 bayi  yang meninggal dunia.

Selain itu, masih belum nampak adanya upaya maksimal untuk menurunkan AKI maupun AKB itu. Misalnya, tenaga medis rumah sakit yang lamban dalam memberikan pertolongan bagi ibu dan bayi yang membutuhkan pertolongan. Di ruang NICU yang seharusnya tenaga medis stand by 24 jam, juga masih belum maksimal. Misalnya, tidak selalu perawat dan dokter memantau perkembangan pasien setiap jam. Apalagi pada malam hari, lebih banyak tidur daripada memantau keliling.

Sementara, menurut Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Dr.Rosnini Savitri, peningkatan pembangunan kesehatan di daerah itu juga dapat dilihat dari usia harapan hidup masyarakat Sumbar yang meningkat menjadi 68,9 tahun pada 2008. Sementara, tahun 2007 hanya 68,8 tahun.

Peningkatan pembangunan bidang kesehatan, kata Rosnini, juga dilihat dari berbagai pelayanan yang diberikan rumah sakit, Posyandu dan Puskesmas. Pada tahun 2007 telah berhasil dibangun Posyandu plus yang dilakukan pada 11 kabupaten/kota di Sumbar.

Salah satu indikator peningkatan kinerja rumah sakit atau baiknya mutu layanan di rumah sakit dapat diukur dengan BOR (Bed Occupation Rate). Pada tahun 2007, telah dapat dicapai sebesar 71,2 persen, sedangkan BOR pada tahun 2008 (hingga September) baru 62 persen.

Sejalan dengan itu, indikator lain dilihat dari kunjungan yang semakin meningkat. Ditengarai karena semakin meningkatnya mutu pelayanan yang diberikan di Puskesmas serta besarnya pemanfaatan kartu miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan juga dilihat dari sejumlah penghargaan dari tingkat pusat.

Tapi, sekali lagi, itu hanyalah klaim dari Dinas Kesehatan saja. Sementara, kami, pengguna layanan kesehatan, masih merasakan layanan kesehatan yang tidak maksimal. Bukan permasalahan pada gratis atau murahnya, tapi pada keramahtamahan tenaga medis, pertolongan yang cepat dan cekatan pada pasien yang membutuhkan, serta transparansi dan komunikasi yang baik pada keluarga pasien. Kapan pembangunan kesehatan yang benar-benar maksimal bagi masyarakat dapat tercapai? Entahlah.

Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

Program Vasektomi Dihentikan Tindaklanjuti Fatwa, BKKBN Coba Dekati MUI

Posted on Januari 28, 2009. Filed under: Tidak terkategori |

Rabu, 28 Januari 2009
Padang, Padek– Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar sementara memutuskan untuk menghentikan program vasektomi sebagai alat kontrasepsi bagi umat muslim. Keputusan ini diambil pascakeluarnya pernyataan haram tentang penggunaan vasektomi dari MUI. Meski pun demikian saat ini BKKBN tetap akan melakukan pendekatan kepada MUI, sebab pada beberapa kasus, vasektomi merupakan jalan satu-satunya untuk menghambat kelahiran.
“BKKBN pusat saat ini sedang mencoba melakukan pendekatan kepada MUI untuk membahas lebih lanjut tentang fatwa haram program vasektomi, sebagai salah satu cara menghambat kelahiran. Menunggu hasil keputusan BKKBN pusat, saat ini kami memutuskan untuk tidak melayani vasektomi bagi keluarga yang beragama muslim.
Sedangkan bagi non muslim tetap kami berikan pelayanan seperti biasa,” ujar Kepala Dinas BKKBN Sumbar Ary Goedadi didampingi Kepala Bidang KB Nofrijal kepada Padang Ekspres di ruang kerjanya, Selasa (27/1). Pendekatan yang dilakukan BKKBN pusat menurutnya lebih mengacu kepada kemungkinan tetap diberlakukannya penggunaan vasektomi, sebagai salah satu alat untuk KB.  Sebab dalam program ini, ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi seseorang, untuk mendapatkan tindakan vasektomi. Di antaranya pada kondisi istri, tidak satupun program KB  yang cocok untuk digunakan.
Sementara jika si istri tetap hamil, berisiko terhadap kondisi kesehatannya, apalagi anaknya memang banyak, hingga enam orang. Vasektomi tidak akan diperbolehkan bagi keluarga yang baru memiliki dua orang anak yang masih kecil, atau umur anak pertama belum lagi sampai lima tahun.  Mengacu pada ketentuan tersebut, BKKBN yakin sebenarnya vasektomi sangat membantu bagi keluarga. Seperti diperbolehkannya aborsi bagi calon ibu yng memang kehamilan tersebut membahayakan kesehatan. Apalagi saat ini berkat kemajuan teknologi, saluran vasektomi dapat dibuka kembali melalui recalisasi. Sehingga saluran reprosuksi tersebit dapat kembali berfungsi membuahi. Hanya saja hingga saat ini memang belum ada.
Namun jika memang nantinya, MUI tetap bersikukuh tidak akan mengubah fatwa, BKKBN akan mengikuti pelarangan tersebut. Sebab bagaimanapun, MUI merupakan lembaga  yang memang memiliki kewenangan. Sebaliknya, program vasektomi akan tetap berlaku bagi keluarga non muslim. Ary menjelaskan hingga saat ini jumlah pengguna program vasektomi di Sumbar kurang lebih 200 orang dari 500 ribu orang pengguna alat kontrasepsi lainnya. Pelaksanaan vasektomi sendiri merupakan subsidi dari pemerintah, sehingga penggunanya tidak membayar, untuk tindakan vasektomi.
Tindakan operasi tersebut termasuk operasi kecil hanya membutuhkan waktu lima hingga tujuh menit. Operasi ini dilakukan langsung dokter spesialis urologi. Sekadar diketahui, KB Pria pada Maret 2009 akan lebih populer dengan sebutan KB Junjungan, telah dikenalkan di Sumbar sejak tahun 2007. Catatan BKKBN Sumbar, jumlah pria ber KB pada November 2007 tercatat 1,3 persen. Sedangkan November 2008 naik menjadi 2,04 persen atau sebanyak 11.010 orang.
Persentase tersebut telah menembus standar nasional yang hanya 1,6 persen. Bahkan tingkat partisipasi pria yang ikut KB di Minang, melebihi target yang sudah ditetapkan. Meski kontrasepsi yang paling banyak digemari adalah kondom, tapi vasektomi juga banyak. Tahun 2008 jumlah peserta KB lelaki dengan alat kontrasepsi kondom, 10.790 orang sedangkan vasektomi 220 orang. Sedangkan 2007 kondom 4.708 orang dan Vasektomi naik mencapai 132 orang. Pada umumnya peserta KB lelaki berasal dari lelaki yang berpendidikan tinggi.
Tetap Lakukan Vasektomi
Salah seorang dokter spesialis bedah dan urologi dr Dodi Efmansyah SpB.SpU secara terpisah menyatakan tidak akan terpengaruh dengan fatwa MUI tersebut. Ia pribadi tetap akan melakukan tindakan vasektomi tersebut sesuai dengan permintaan pasien, sekali pun pasien tersebut muslim. Tanggung jawab profesi menurutnya merupakan alasan hal tersebut tetap akan dilaksanakannya.
“Saya tetap akan lakukan vasektomi, jika memang pasien tersebut menghendaki. Ini adalah profesi saya, jadi saya tetap harus menjalankannya. Apalagi saat ini ada tindakan recanalisasi, sehingga jika pasien tersebut berkeinginan, dibuka kembali saluran reproduksinya, saluran tersebut akan kembali berfungsi,” ujarnya.
Namun menurutnya hingga saat ini belum ada pasien yang meminta tindakan recanalisasi. Sebab pada dasarnya pasien yang melakukan tindakan vasektomi memang berkeinginan untuk tidak memiliki keturunan lagi. Tindakan vasektomi sendiri dapat dilakukan melalui tindakan operasi yang memakan waktu maksimal hingga satu jam. Dalam tindakan tersebut, saluran reproduksi yang berada pada skortum laki-laki akan disambung kembali dan dapat berfungsi. (nia/cr2)  Harian Padangekspres, Rabu (28/1)

Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

Vasektomi Haram, BKKBN Belum Tentukan Sikap

Posted on Januari 28, 2009. Filed under: Tidak terkategori |

padangmedia.com – PADANG – Sidang ijtima’ Majelis Ulama Indonesia di Padangpanjang pada 24 – 26 Januari 2009 salah satunya mengeluarkan fatwa soal vasektomi. Vasekotomi dinyatakan haram dalam pertemuan ulama seluruh Indonesia tersebut.

Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, kepada padangmedia.com, Selasa (27/1), menyatakan, vasektomi haram hukumnya. Tidak dikecualikan dalam kondisi terdesak atau apapun.

Alasan diharamkannya vasektomi menurutnya karena menghilangkan kemampuan reproduksi pria. Rekanalisasi dengan cara vasektomi tersebut tidak menjamin kembalinya kemampuan itu.

“Membuat diri menjadi mandul itu hukumnya haram. Karena itu, vasektomi itu hukumnya haram,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Sumbar menurut Kabag Humasnya, Elfa Zulmaini, BKKBN saat itu tentah membahas hal itu.

Vasektomi selama ini menjadi salah satu alat kontrasepsi yang dilakukan BKKBN untuk menekan angka kelahiran penduduk. Walaupun pernah terjadi pro kontra di tengah masyarakat, namun vasektomi tetap dilakukan. (rin)

Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( None so far )

« Entri Sebelumnya

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...